Memuat halaman
Daftar sinyal awal untuk membantu audit angka LHKPN. Filter dipakai untuk membaca pola, bukan membuat kesimpulan hukum.
Sumber aktif
Dibaca dari web DB aktif. Data scrape baru masuk setelah rebuild/swap DB.
Laporan dicek
3.002.123
Database web aktif
Hasil filter
148
Menampilkan 40
Total ekstrem
148
Sample >= Rp 1 T
Konsistensi angka
0
Rumus/jumlah perlu cek
Kas/lonjakan
0
Kas dominan atau YoY
Urutan dibuat untuk audit cepat. Buka laporan dan profil pejabat untuk konteks tahunan.
Jaksa Fungsional - Kejaksaan Republik Indonesia
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 555 T
Pembanding
Kas: Rp 7 jt
Wakil Dekan Bidang Umum Dan Keuangan - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 236,4 T
Pembanding
Kas: Rp 236,4 T
Sekretaris - Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 179,5 T
Pembanding
Kas: Rp 179,5 T
Auditor Ahli Madya - Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp)
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 145,6 T
Pembanding
Kas: Rp 12,4 jt
Jaksa Fungsional - Kejaksaan Republik Indonesia
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 104,2 T
Pembanding
Kas: Rp 104,2 T
Vice President Terminal And Logistics - Pt Kereta Api Indonesia (Persero)
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 96,5 T
Pembanding
Kas: Rp 96,5 T
Wakil Ketua Dprd Iii - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 13,8 T
Pembanding
Kas: Rp 0
Menteri - Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 11,3 T
Pembanding
Kas: Rp 2,5 T
Menteri - Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 11 T
Pembanding
Kas: Rp 1,3 T
Menteri - Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 10,6 T
Pembanding
Kas: Rp 787,6 M
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Dewan Pertimbangan Presiden
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 9,4 T
Pembanding
Kas: Rp 1,5 T
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Dewan Pertimbangan Presiden
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 9,3 T
Pembanding
Kas: Rp 1,6 T
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Dewan Pertimbangan Presiden
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 9,3 T
Pembanding
Kas: Rp 2,2 T
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Dewan Pertimbangan Presiden
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 9,3 T
Pembanding
Kas: Rp 1,9 T
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Dewan Pertimbangan Presiden
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 8,7 T
Pembanding
Kas: Rp 2,2 T
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Dewan Pertimbangan Presiden
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 8,7 T
Pembanding
Kas: Rp 8,8 M
Menteri - Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 8 T
Pembanding
Kas: Rp 1,9 T
Menteri - Kementerian Pariwisata
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 6,4 T
Pembanding
Kas: Rp 98,4 M
Svp Hotel & Multi Jasa - Pt Pertamina (Persero)
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 6 T
Pembanding
Kas: Rp 0
Auditor - Pemerintah Provinsi Dki Jakarta
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 6 T
Pembanding
Kas: Rp 0
Menteri - Kementerian Pariwisata
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 5,4 T
Pembanding
Kas: Rp 67,2 M
Calon Wakil Presiden Republik Indonesia - Kpu (Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2019)
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 5,1 T
Pembanding
Kas: Rp 495,9 M
Sekretaris Dinas Kehutanan - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 5 T
Pembanding
Kas: Rp 0
Kepala Bidang - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 5 T
Pembanding
Kas: Rp 10 jt
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 4,9 T
Pembanding
Kas: Rp 12,3 M
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 4,2 T
Pembanding
Kas: Rp 280,7 jt
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 4,2 T
Pembanding
Kas: Rp 264,7 jt
Kepala Sma Negeri 1 Petungkriyono - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 4 T
Pembanding
Kas: Rp 3,9 T
Menteri - Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 3,8 T
Pembanding
Kas: Rp 629,2 M
Koordinator Prodi S3 Sains Veteriner - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 3,5 T
Pembanding
Kas: Rp 3,5 T
Calon Anggota Dprd - Kpu (Calon Anggota Dprd)
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 3,5 T
Pembanding
Kas: Rp 75 jt
Inspektur Kelaikudaraan Bidang Perawatan Pesawat Udara Level Iv - Kementerian Perhubungan
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 3,5 T
Pembanding
Kas: Rp 0
Komisaris - Pt Pertamina (Persero)
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 3,1 T
Pembanding
Kas: Rp 31,6 M
Menteri - Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 3 T
Pembanding
Kas: Rp 219,3 M
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Dewan Pertimbangan Presiden
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 3 T
Pembanding
Kas: Rp 20,1 M
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Dewan Pertimbangan Presiden
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 3 T
Pembanding
Kas: Rp 17,6 M
Menteri - Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 3 T
Pembanding
Kas: Rp 238,1 M
Menteri - Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 2,9 T
Pembanding
Kas: Rp 152,5 M
Kepala Bagian Tata Usaha - Kementerian Perhubungan
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 2,9 T
Pembanding
Kas: Rp 987,4 jt
Menteri - Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Total harta minimal Rp 1 T. Cek detail dan dokumen sumber sebelum interpretasi.
Sinyal audit, bukan kesimpulan hukum. Cocokkan angka dengan sumber LHKPN sebelum interpretasi.
Total harta
Rp 2,7 T
Pembanding
Kas: Rp 156,1 M
Lonjakan tidak selalu salah. Bisa karena tahun sebelumnya belum lengkap, hutang/aset berubah, atau data detail baru tersedia. Gunakan halaman pejabat untuk melihat timeline semua tahun.
1. Buka laporan, cek rincian kategori dan item aset.
2. Buka profil pejabat untuk melihat perubahan per tahun.
3. Cocokkan angka ekstrem ke sumber LHKPN sebelum membuat kesimpulan.