Peta LHKPN IndonesiaData publik, dibaca hati-hati

Cari pejabat

Memuat halaman

Peta LHKPN IndonesiaData publik, dibaca hati-hati

Cari pejabat

Memuat halaman

Peta LHKPN IndonesiaData publik, dibaca hati-hati

Cari pejabat

Kembali ke beranda

Panduan Membaca Data LHKPN

Cara memahami angka, istilah, dan konteks data kekayaan pejabat yang ditampilkan di situs ini.

Prinsip Utama

Netral

Data ditampilkan apa adanya tanpa menghakimi. Angka besar tidak otomatis berarti salah.

Transparan

Semua angka berasal dari LHKPN yang dilaporkan pejabat sendiri ke KPK.

Kontekstual

Baca dengan konteks jabatan, masa kerja, dan wilayah sebelum menarik kesimpulan.

Tips Membaca Data

Angka besar bukan otomatis korupsi

Harta Rp 50 miliar bisa wajar untuk pejabat senior yang sudah berkarir 30+ tahun, memiliki bisnis keluarga, atau warisan. Selalu lihat konteks.

Perhatikan tren, bukan satu angka

Kenaikan drastis dari tahun ke tahun lebih menarik dari angka absolut. Gunakan fitur timeline untuk melihat perubahan harta dari waktu ke waktu.

Data bisa tidak lengkap

Tidak semua pejabat melapor setiap tahun. Ada laporan yang detailnya belum tersedia (status 'unavailable'). Jangan langsung simpulkan dari data yang kosong.

Mapping wilayah bersifat otomatis

Wilayah diekstrak dari nama instansi. 'Confidence rendah' berarti mapping mungkin salah — verifikasi manual dibutuhkan.

Bandingkan yang sebanding

Perbandingan harta adil kalau jabatan dan wilayahnya setara. Gubernur vs bupati, atau PNS daerah vs pejabat pusat punya konteks berbeda.

Hutang juga penting

Pejabat dengan harta Rp 10M tapi hutang Rp 8M punya kekayaan bersih hanya Rp 2M. Lihat net worth, bukan hanya total harta.

Glosarium Istilah

LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara — dokumen yang wajib dilaporkan pejabat negara ke KPK, berisi rincian seluruh harta, pendapatan, dan hutang.

Total Harta

Jumlah keseluruhan aset yang dilaporkan, termasuk tanah & bangunan, kendaraan, surat berharga, kas, dan harta lainnya sebelum dikurangi hutang.

Subtotal Harta

Penjumlahan seluruh kategori aset (tanah, kendaraan, surat berharga, kas, harta lain). Seharusnya Total Harta = Subtotal Harta - Hutang.

Hutang

Total kewajiban/utang yang dilaporkan pejabat, termasuk KPR, pinjaman bank, atau kewajiban lainnya.

Net Worth / Kekayaan Bersih

Total Harta setelah dikurangi Hutang. Ini menggambarkan kekayaan bersih sesungguhnya.

Person ID

Identitas unik per pejabat dari sistem LHKPN. Satu person_id bisa punya banyak laporan di tahun berbeda.

Report Year

Tahun pelaporan LHKPN, bukan tahun harta diperoleh. Pejabat bisa melapor beberapa kali dalam karir mereka.

Mapping Confidence

Tingkat keyakinan sistem dalam memetakan pejabat ke wilayah berdasarkan nama instansi. High = yakin, Low = perlu verifikasi manual.

Tanah & Bangunan

Aset properti: rumah, tanah, apartemen, ruko, dll. Biasanya kategori aset terbesar bagi kebanyakan pejabat.

Surat Berharga

Investasi seperti saham, obligasi, reksadana, deposito berjangka, dan instrumen keuangan lainnya.

Kas & Setara Kas

Uang tunai, tabungan, giro, dan aset yang mudah dicairkan menjadi uang tunai.

Harta Bergerak Lain

Aset bergerak selain kendaraan: perhiasan, logam mulia, koleksi seni, peralatan elektronik, dll.

Anomali / Sinyal Audit

Pola data yang tidak biasa — misal kenaikan harta sangat besar dalam waktu singkat. Bukan bukti korupsi, tapi perlu ditelaah.

Rangkap Jabatan

Kondisi seorang pejabat menjabat di lebih dari satu instansi pada tahun yang sama. Terdeteksi dari laporan LHKPN berbeda instansi.

Peta LHKPN IndonesiaData publik, dibaca hati-hati

Cari pejabat

Memuat halaman

Peta LHKPN IndonesiaData publik, dibaca hati-hati

Cari pejabat

Kembali ke beranda

Panduan Membaca Data LHKPN

Cara memahami angka, istilah, dan konteks data kekayaan pejabat yang ditampilkan di situs ini.

Prinsip Utama

Netral

Data ditampilkan apa adanya tanpa menghakimi. Angka besar tidak otomatis berarti salah.

Transparan

Semua angka berasal dari LHKPN yang dilaporkan pejabat sendiri ke KPK.

Kontekstual

Baca dengan konteks jabatan, masa kerja, dan wilayah sebelum menarik kesimpulan.

Tips Membaca Data

Angka besar bukan otomatis korupsi

Harta Rp 50 miliar bisa wajar untuk pejabat senior yang sudah berkarir 30+ tahun, memiliki bisnis keluarga, atau warisan. Selalu lihat konteks.

Perhatikan tren, bukan satu angka

Kenaikan drastis dari tahun ke tahun lebih menarik dari angka absolut. Gunakan fitur timeline untuk melihat perubahan harta dari waktu ke waktu.

Data bisa tidak lengkap

Tidak semua pejabat melapor setiap tahun. Ada laporan yang detailnya belum tersedia (status 'unavailable'). Jangan langsung simpulkan dari data yang kosong.

Mapping wilayah bersifat otomatis

Wilayah diekstrak dari nama instansi. 'Confidence rendah' berarti mapping mungkin salah — verifikasi manual dibutuhkan.

Bandingkan yang sebanding

Perbandingan harta adil kalau jabatan dan wilayahnya setara. Gubernur vs bupati, atau PNS daerah vs pejabat pusat punya konteks berbeda.

Hutang juga penting

Pejabat dengan harta Rp 10M tapi hutang Rp 8M punya kekayaan bersih hanya Rp 2M. Lihat net worth, bukan hanya total harta.

Glosarium Istilah

LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara — dokumen yang wajib dilaporkan pejabat negara ke KPK, berisi rincian seluruh harta, pendapatan, dan hutang.

Total Harta

Jumlah keseluruhan aset yang dilaporkan, termasuk tanah & bangunan, kendaraan, surat berharga, kas, dan harta lainnya sebelum dikurangi hutang.

Subtotal Harta

Penjumlahan seluruh kategori aset (tanah, kendaraan, surat berharga, kas, harta lain). Seharusnya Total Harta = Subtotal Harta - Hutang.

Hutang

Total kewajiban/utang yang dilaporkan pejabat, termasuk KPR, pinjaman bank, atau kewajiban lainnya.

Net Worth / Kekayaan Bersih

Total Harta setelah dikurangi Hutang. Ini menggambarkan kekayaan bersih sesungguhnya.

Person ID

Identitas unik per pejabat dari sistem LHKPN. Satu person_id bisa punya banyak laporan di tahun berbeda.

Report Year

Tahun pelaporan LHKPN, bukan tahun harta diperoleh. Pejabat bisa melapor beberapa kali dalam karir mereka.

Mapping Confidence

Tingkat keyakinan sistem dalam memetakan pejabat ke wilayah berdasarkan nama instansi. High = yakin, Low = perlu verifikasi manual.

Tanah & Bangunan

Aset properti: rumah, tanah, apartemen, ruko, dll. Biasanya kategori aset terbesar bagi kebanyakan pejabat.

Surat Berharga

Investasi seperti saham, obligasi, reksadana, deposito berjangka, dan instrumen keuangan lainnya.

Kas & Setara Kas

Uang tunai, tabungan, giro, dan aset yang mudah dicairkan menjadi uang tunai.

Harta Bergerak Lain

Aset bergerak selain kendaraan: perhiasan, logam mulia, koleksi seni, peralatan elektronik, dll.

Anomali / Sinyal Audit

Pola data yang tidak biasa — misal kenaikan harta sangat besar dalam waktu singkat. Bukan bukti korupsi, tapi perlu ditelaah.

Rangkap Jabatan

Kondisi seorang pejabat menjabat di lebih dari satu instansi pada tahun yang sama. Terdeteksi dari laporan LHKPN berbeda instansi.