Memuat halaman
Inspektur Utama - Badan Pengawas Pemilihan Umum
Wilayah hasil mapping
Identifikasi mengikuti person_id dari sumber data. Nama yang sama dapat merujuk orang berbeda.
Rini Wartini adalah pejabat yang tercatat menjabat sebagai Inspektur Utama di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tercatat 10 laporan LHKPN dari tahun 2017 hingga 2025. Harta terakhir yang dilaporkan sebesar Rp 14 M, naik 5% dari tahun sebelumnya.
Total terbaru
Rp 14 M
Laporan 2025
Hutang
Rp 0
Dilaporkan
Nilai bersih
Rp 14 M
Total LHKPN
Era
Prabowo
berdasarkan tanggal laporan
Laporan
10
Raw DB
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
10
Selisih terbesar
Rp 0
Tidak ada selisih pada laporan yang dicek.
Istilah ringkas yang dipakai di halaman detail dan anomali.
Sumbu nilai memakai rentang min-max laporan orang ini agar perubahan antar tahun terlihat.
Perbandingan nilai laporan dengan tahun sebelumnya, termasuk perubahan tiap kategori aset.
Buka kategori untuk membaca item aset. Semua tahun tetap ditampilkan dalam satu baris ledger.
Tanah & bangunan
9 tahun memiliki nilai
Kendaraan
9 tahun memiliki nilai
Harta bergerak lain
9 tahun memiliki nilai
Surat berharga
Tidak ada nilai tercatat
Kas & setara kas
9 tahun memiliki nilai
Harta lainnya
4 tahun memiliki nilai
Hutang
Tidak ada nilai tercatat
Sinyal awal dari aset baru, kas/surat berharga, revaluasi aset, dan hutang. Bukan tuduhan.
Aset baru teridentifikasi minimal Rp 1 M pada 2018. · Kas/surat berharga naik signifikan, tetapi detail item kategori ini sering tidak tersedia.
Timeline ini menggabungkan perubahan total, skor audit, dan sinyal aset per tahun.
2017
Jokowi periode 1
Total
Rp 0
Perubahan
Tahun awal
Skor
0
2018
Jokowi periode 1
Total
Rp 10,2 M
Perubahan
Naik Rp 10,2 M
Skor
79
2019
Jokowi periode 2
Total
Rp 11,7 M
Perubahan
Naik Rp 1,6 M
Skor
22
2020
Jokowi periode 2
Total
Rp 12,2 M
Perubahan
Naik Rp 480,2 jt
Skor
52
2021
Jokowi periode 2
Total
Rp 12,6 M
Perubahan
Naik Rp 346,2 jt
Skor
20
2022
Jokowi periode 2
Total
Rp 12,5 M
Perubahan
Turun Rp 45,1 jt
Skor
22
2023
Jokowi periode 2
Total
Rp 12,9 M
Perubahan
Naik Rp 396,1 jt
Skor
12
2024
Jokowi periode 2
Total
Rp 13,2 M
Perubahan
Naik Rp 290,7 jt
Skor
40
2024
Prabowo
Total
Rp 13,3 M
Perubahan
Naik Rp 79,6 jt
Skor
22
2025
terbaruPrabowo
Total
Rp 14 M
Perubahan
Naik Rp 684,8 jt
Skor
22
Klik kategori untuk melihat item seperti tanah, bangunan, kendaraan, kas, dan aset lain pada laporan terbaru.
Tanah & bangunan
14 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 616 M2/250 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri
Rp 2,1 M
2.
Tanah Dan Bangunan Seluas 237 M2/200 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Timur , Hasil Sendiri
Rp 2 M
3.
Tanah Dan Bangunan Seluas 207 M2/165 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri
Rp 1,6 M
4.
Tanah Seluas 16650 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri
Rp 1,2 M
5.
Tanah Dan Bangunan Seluas 498 M2/175 M2 Di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri
Rp 1 M
6.
Tanah Seluas 9965 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri
Rp 832,7 jt
7.
Tanah Dan Bangunan Seluas 180 M2/150 M2 Di Kab / Kota Kota Serang, Hasil Sendiri
Rp 675 jt
8.
Tanah Seluas 1995 M2 Di Kab / Kota Kota Kediri , Hasil Sendiri
Rp 600 jt
9.
Tanah Seluas 616 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri
Rp 502 jt
10.
Tanah Seluas 1510 M2 Di Kab / Kota Kediri, Hasil Sendiri
Rp 410 jt
11.
Tanah Seluas 6749 M2 Di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri
Rp 243 jt
12.
Tanah Seluas 3600 M2 Di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri
Rp 129,6 jt
13.
Tanah Dan Bangunan Seluas 120 M2/120 M2 Di Kab / Kota Kota Tangerang , Hasil Sendiri
Rp 110 jt
14.
Tanah Seluas 2937 M2 Di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri
Rp 105,7 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 616 M2/250 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri | Rp 2,1 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 237 M2/200 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Timur , Hasil Sendiri | Rp 2 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 207 M2/165 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri | Rp 1,6 M |
| Tanah Seluas 16650 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri | Rp 1,2 M |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 498 M2/175 M2 Di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri | Rp 1 M |
| Tanah Seluas 9965 M2 Di Kab / Kota Bekasi, Hasil Sendiri | Rp 832,7 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 180 M2/150 M2 Di Kab / Kota Kota Serang, Hasil Sendiri | Rp 675 jt |
| Tanah Seluas 1995 M2 Di Kab / Kota Kota Kediri , Hasil Sendiri | Rp 600 jt |
| Tanah Seluas 616 M2 Di Kab / Kota Kota Jakarta Selatan , Hasil Sendiri | Rp 502 jt |
| Tanah Seluas 1510 M2 Di Kab / Kota Kediri, Hasil Sendiri | Rp 410 jt |
| Tanah Seluas 6749 M2 Di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri | Rp 243 jt |
| Tanah Seluas 3600 M2 Di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri | Rp 129,6 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 120 M2/120 M2 Di Kab / Kota Kota Tangerang , Hasil Sendiri | Rp 110 jt |
| Tanah Seluas 2937 M2 Di Kab / Kota Bogor, Hasil Sendiri | Rp 105,7 jt |
Kas & setara kas
4 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 686,8 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 667 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 110,1 jt
4.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 2 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 686,8 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 667 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 110,1 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 2 jt |
Harta bergerak lain
3 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 395 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 85 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 84 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 395 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 85 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 84 jt |
Kendaraan
3 item
1.
Mobil, Toyota Harrier 2.4 At Tahun 2009, Hasil Sendiri
Rp 175 jt
2.
Mobil, Alphart Micro Bus Tahun 2013, Hasil Sendiri
Rp 175 jt
3.
Mobil, Toyota Corolla Sedan Corolla Dx Mobil Penumpang Dicat Ulang Warna Putih Tahun 1982, Hasil Sendiri
Rp 30 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Mobil, Toyota Harrier 2.4 At Tahun 2009, Hasil Sendiri | Rp 175 jt |
| Mobil, Alphart Micro Bus Tahun 2013, Hasil Sendiri | Rp 175 jt |
| Mobil, Toyota Corolla Sedan Corolla Dx Mobil Penumpang Dicat Ulang Warna Putih Tahun 1982, Hasil Sendiri | Rp 30 jt |
Rini Wartini
Inspektur Utama
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Rini Wartini
Inspektur Utama
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Rini Wartini
Inspektur Utama
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Rini Wartini
Inspektur Wilayah
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Rini Wartini
Inspektur Wilayah
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Rini Wartini
Inspektur Wilayah
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Rini Wartini
Kepala Subdirektorat Pembinaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp)
Rini Wartini
Kepala Subdirektorat Pembinaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp)
Rini Wartini
Kepala Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.1
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp)
Rini Wartini
Kepala Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.1
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp)
| Pejabat | Tahun | Era | Instansi | Total harta | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rini Wartini Inspektur Utama | 2025 | Prabowo | Badan Pengawas Pemilihan Umum | Rp 14 M | done |
| Rini Wartini Inspektur Utama | 2024 | Prabowo | Badan Pengawas Pemilihan Umum | Rp 13,3 M | done |
| Rini Wartini Inspektur Utama | 2024 | Jokowi periode 2 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | Rp 13,2 M | done |
| Rini Wartini Inspektur Wilayah | 2023 | Jokowi periode 2 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | Rp 12,9 M | done |
| Rini Wartini Inspektur Wilayah | 2022 | Jokowi periode 2 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | Rp 12,5 M | done |
| Rini Wartini Inspektur Wilayah | 2021 | Jokowi periode 2 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | Rp 12,6 M | done |
| Rini Wartini Kepala Subdirektorat Pembinaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah | 2020 | Jokowi periode 2 | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) | Rp 12,2 M | done |
| Rini Wartini Kepala Subdirektorat Pembinaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah | 2019 | Jokowi periode 2 | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) | Rp 11,7 M | done |
| Rini Wartini Kepala Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.1 | 2018 | Jokowi periode 1 | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) | Rp 10,2 M | done |
| Rini Wartini Kepala Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.1 | 2017 | Jokowi periode 1 | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) | Rp 0 | done |