Memuat halaman
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Mahir - Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan
Wilayah hasil mapping
Identifikasi mengikuti person_id dari sumber data. Nama yang sama dapat merujuk orang berbeda.
Mohammad Sholehuddin adalah pejabat yang tercatat menjabat sebagai Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Mahir di Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan. Tercatat 3 laporan LHKPN dari tahun 2023 hingga 2025. Harta terakhir yang dilaporkan sebesar Rp 550,1 jt, naik 16% dari tahun sebelumnya.
Total terbaru
Rp 550,1 jt
Laporan 2025
Hutang
Rp 299,5 jt
Dilaporkan
Nilai bersih
Rp 550,1 jt
Total LHKPN
Era
Prabowo
berdasarkan tanggal laporan
Laporan
3
Raw DB
Panel ini membandingkan angka sumber dengan rumus baca umum: total harta bersih = subtotal aset - hutang. Angka sumber tidak dikoreksi otomatis.
Dicek
3
Selisih terbesar
Rp 0
Tidak ada selisih pada laporan yang dicek.
Istilah ringkas yang dipakai di halaman detail dan anomali.
Sumbu nilai memakai rentang min-max laporan orang ini agar perubahan antar tahun terlihat.
Perbandingan nilai laporan dengan tahun sebelumnya, termasuk perubahan tiap kategori aset.
Buka kategori untuk membaca item aset. Semua tahun tetap ditampilkan dalam satu baris ledger.
Tanah & bangunan
3 tahun memiliki nilai
Kendaraan
3 tahun memiliki nilai
Harta bergerak lain
3 tahun memiliki nilai
Surat berharga
Tidak ada nilai tercatat
Kas & setara kas
3 tahun memiliki nilai
Harta lainnya
Tidak ada nilai tercatat
Hutang
3 tahun memiliki nilai
Sinyal awal dari aset baru, kas/surat berharga, revaluasi aset, dan hutang. Bukan tuduhan.
Aset baru teridentifikasi di atas Rp 250 jt pada 2024.
Timeline ini menggabungkan perubahan total, skor audit, dan sinyal aset per tahun.
2023
Jokowi periode 2
Total
Rp 159,7 jt
Perubahan
Tahun awal
Skor
0
2024
Prabowo
Total
Rp 472,7 jt
Perubahan
Naik Rp 313 jt
Skor
22
2025
terbaruPrabowo
Total
Rp 550,1 jt
Perubahan
Naik Rp 77,4 jt
Skor
8
Klik kategori untuk melihat item seperti tanah, bangunan, kendaraan, kas, dan aset lain pada laporan terbaru.
Tanah & bangunan
3 item
1.
Tanah Dan Bangunan Seluas 84 M2/45 M2 Di Kab / Kota Kota Tarakan , Hasil Sendiri
Rp 350 jt
2.
Tanah Dan Bangunan Seluas 74 M2/36 M2 Di Kab / Kota Malang, Lainnya
Rp 300 jt
3.
Tanah Dan Bangunan Seluas 60 M2/36 M2 Di Kab / Kota Malang, Lainnya
Rp 160 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tanah Dan Bangunan Seluas 84 M2/45 M2 Di Kab / Kota Kota Tarakan , Hasil Sendiri | Rp 350 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 74 M2/36 M2 Di Kab / Kota Malang, Lainnya | Rp 300 jt |
| Tanah Dan Bangunan Seluas 60 M2/36 M2 Di Kab / Kota Malang, Lainnya | Rp 160 jt |
Hutang
2 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 261,5 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 38 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 261,5 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 38 jt |
Kas & setara kas
3 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 9,1 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 7,9 jt
3.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 500.000
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 9,1 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 7,9 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 500.000 |
Kendaraan
1 item
1.
Motor, Honda Scoopy Tahun 2024, Hasil Sendiri
Rp 15 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Motor, Honda Scoopy Tahun 2024, Hasil Sendiri | Rp 15 jt |
Harta bergerak lain
2 item
1.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 4 jt
2.
Tidak Ada Deskripsi
Rp 3 jt
| Deskripsi | Nilai |
|---|---|
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 4 jt |
| Tidak Ada Deskripsi | Rp 3 jt |
Mohammad Sholehuddin
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Mahir
Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan
Mohammad Sholehuddin
Bendahara Dan/Atau Pejabat Pengelola Keuangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Mohammad Sholehuddin
Bendahara Dan/Atau Pejabat Pengelola Keuangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
| Pejabat | Tahun | Era | Instansi | Total harta | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Sholehuddin Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Mahir | 2025 | Prabowo | Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan | Rp 550,1 jt | done |
| Mohammad Sholehuddin Bendahara Dan/Atau Pejabat Pengelola Keuangan | 2024 | Prabowo | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia | Rp 472,7 jt | done |
| Mohammad Sholehuddin Bendahara Dan/Atau Pejabat Pengelola Keuangan | 2023 | Jokowi periode 2 | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia | Rp 159,7 jt | done |